energi alam logo Indo Energi Alam Resources
Kami memiliki hak di tambang Berau Kami memiliki hak di tambang Berau
Berhentilah membuang waktu dengan proyek yang bukan milik Anda!

Mari baca penjelasan kami!

Sengketa Hutang Piutang

PT Indo Energi Alam Resources (IEAR) dengan PT Berau Usaha Mandiri (BUM)

  Perjanjian Kerja Sama (PKS)

PT IEAR dan PT BUM sepakat untuk melakukan kerjasama usaha penambangan batubara yang diikat dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) penambangan di dalam lahan seluas 100 Ha yang titik koordinatnya diketahui dan disetujui oleh para pihak.

PT IEAR berperan langsung sebagai dan atas nama PT BUM dalam melakukan proses peningkatan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dengan melakukan seluruh proses perijinan, pemaparan, amdal, dan lain-lain, serta berhadapan langsung dengan semua pemangku kebijakan, sehingga akhirnya PT BUM mendapat persetujuan IUP Operasi Produksi melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Berau nomor 29 tahun 2012, tanggal 19 Januari 2012.

  Perjanjian Penegasan Jual-Beli Batubara

Rapat antara PT IEAR, PT BUM, PT BAP dan PT DWIPA pada tanggal 22 Juli 2014 menghasilkan Perjanjian Penegasan atas Perjanjian Jual-Beli Batubara di dalam lahan penambangan PKS 100 Ha, bahwa PT IEAR menyerahkan penguasaan penambangan dan penjualan sejumlah 3 juta Mton kepada konsorsium tersebut diatas untuk dipakai sebagai pelunasan hutang PT IEAR terhadap PT BUM, PT BAP dan PT DWIPA.

PT IEAR tetap berhak mengelola sisa kandungan/deposit di luar 3 juta Mton yang termaktub di dalam Perjanjian Penegasan. PT IEAR berhak mendapatkan bahagian dari keuntungan operasionil dalam Perjanjian Penegasan, dari penggunaan Jetty dan Hauling-Road (jalan tambang) oleh konsorsium tersebut diatas, dan juga dari pihak lain yang ditunjuk PT BUM -- PKS lain di luar PKS 100 Ha antara PT BUM dan PT IEAR, yaitu PKS dengan PT Nisbach Utama.

  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Sejak periode Juli 2014 hingga Desember 2014 PT IEAR tidak pernah mendapatkan hak-haknya dari konsorsium sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian Penegasan, maupun dari penggunaan Jetty dan Hauling-Road oleh PT Nisbach Utama selaku pemegang SPK dari PT BUM.

PT IEAR mengalami kerugian operasionil dan kesulitan arus kas sehingga gagal memenuhi kewajibannya terhadap vendor-vendor lain di luar konsorsium, dan mengakibatkan salah satu vendor PT IEAR, yaitu PT Aksesindo Prima Lestari menggugat Pailit.

Dalam rangka menjalankan komitmennya, PT IEAR memutuskan untuk mengajukan/memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

  Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Debitur dan Kreditur sepakat perjanjian perdamaian menggantikan seluruh perjanjian dan perjanjian ikutan, sehingga semua perjanjian tersebut tidak berlaku, kecuali PKS antara PT BUM dan PT IEAR nomor 97/L/V/2011 masih tetap berlaku.

Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Debitur (PT IEAR dalam PKPU) dengan para Kreditur sebagaimana tertuang dalam perjanjian perdamaian pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015.

Menghukum Debitur (PT IEAR dalam PKPU) dan seluruh para Kreditur untuk mentaati keputusan perdamaian ini, dan menyatakan PKPU Nomor: 13/PDT.SUS/PKPU.2015/PN.NIAGA.JKT.PST.jo nomor: 03/PDT.SUS/PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST demi hukum berakhir.

  Memori Kasasi PT BUM kepada Mahkamah Agung

Rapat antara PT IEAR, PT BUM, PT BAP dan PT DWIPA pada tanggal 22 Juli 2014 menghasilkan Perjanjian Penegasan atas Perjanjian Jual-Beli Batubara di dalam lahan penambangan PKS 100 Ha, bahwa PT IEAR menyerahkan penguasaan penambangan dan penjualan sejumlah 3 juta Mton kepada konsorsium tersebut diatas untuk dipakai sebagai pelunasan hutang PT IEAR terhadap PT BUM, PT BAP dan PT DWIPA.

PT IEAR tetap berhak mengelola sisa kandungan/deposit di luar 3 juta Mton yang termaktub di dalam Perjanjian Penegasan. PT IEAR berhak mendapatkan bahagian dari keuntungan operasionil dalam Perjanjian Penegasan, dari penggunaan Jetty dan Hauling-Road (jalan tambang) oleh konsorsium tersebut diatas, dan juga dari pihak lain yang ditunjuk PT BUM -- PKS lain di luar PKS 100 Ha antara PT BUM dan PT IEAR, yaitu PKS dengan PT Nisbach Utama.

  Keputusan Mahkamah Agung - Kasasi tidak diterima

Sejak periode Juli 2014 hingga Desember 2014 PT IEAR tidak pernah mendapatkan hak-haknya dari konsorsium sebagaimana yang dimaksud di dalam Perjanjian Penegasan, maupun dari penggunaan Jetty dan Hauling-Road oleh PT Nisbach Utama selaku pemegang SPK dari PT BUM.

PT IEAR mengalami kerugian operasionil dan kesulitan arus kas sehingga gagal memenuhi kewajibannya terhadap vendor-vendor lain di luar konsorsium, dan mengakibatkan salah satu vendor PT IEAR, yaitu PT Aksesindo Prima Lestari menggugat Pailit.

Dalam rangka menjalankan komitmennya, PT IEAR memutuskan untuk mengajukan/memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.